Zakat dan Kemaslahatan Umat

DI samping berpuasa, kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim pada bulan ramadan ini adalah mengeluarkan zakat fitrah. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, rasulullah saw. bersabda bahwasanya pahala puasa seorang muslim belum sampai di sisi Allah (masih menggantung di langit) selama ia belum mengeluarkan zakat. Hadis ini mengindikasikan betapa besar urgensitas dari zakat itu sendiri.

Demi menggambarkan urgensitas (kedudukan) zakat ini, al-Qur’an menyebutnya sebanyak 72 kali dengan berbagai macam derivasinya (Muhammad Fuad Abdul Baqi: 1981). Secara umum kata zakat dalam al-Qur’an kebanyakan disebut bergandengan dengan perintah menunaikan salat. Dus zakat itu sendiri termasuk salah satu unsur penopang dari kelima unsur bangunan keislaman (baca: rukun Islam). Dengan demikian, bisa dimafhumi bahwa ibadah zakat merupakan sebuah keharusan dalam pelaksanaan ajaran doktrin Islam.

Dalam pelaksaan zakat, terdapat tiga pihak yang menjadi objek pembahasan, yaitu: pertama, pembayar zakat (muzakki), kedua, penerima zakat (mustahiq), dan ketiga, penyalur zakat atau panitia penerima dan penyalur zakat (‘amil). Dalam tulisan ini yang akan dikaji adalah pihak kedua, yakni pihak penerima zakat (mustahiq).

Secara gamblang al-Qur’an (Q.S. al-Taubah [9]: 60) mengidentifikasi delapan golongan sebagai pihak yang berhak menerima zakat. Mereka adalah faqir, miskin, panitia pengelola zakat (‘amil), orang yang baru memeluk Islam (muallaf), budak (riqab), orang yang menanggung hutang untuk kepentingan agama (gharim), kepentingan agama sosial-kemasyarakatan (sabilillah) dan musafir yang kehabisan bekal (ibn sabil).

Tidak ada ketentuan yang mengharuskan pihak-pihak penerima zakat yang tersebut di atas keseluruhannya harus ada. Bisa jadi dalam suatu kawasan adanya pihak penerima zakat berbeda dengan kawasan lainnya tergantung dari kondisi sosial kawasan itu sendiri. Ini artinya, menurut penulis, mesti ditentukan terlebih dahulu skala prioritas pihak penerima zakat dengan melihat konteksnya masing-masing.

Kendati demikian, realitas yang bisa diamati dalam struktur sosial masyarakat kita dewasa ini adalah masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Tentu saja fakta ini tidak terlepas dari gelombang krisis ekonomi yang menghantam sendi-sendi perekonomian nasional di penghujung abad keduapuluh lalu. Dampak dari krisis ekonomi itu di dunia industri, misalnya, dapat dilihat dari banyaknya instansi perusahaan yang mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi sejumlah besar karyawannya. Pada akhirnya, jumlah korban PHK yang terus bertambah dan tidak diikuti dengan terciptanya peluang kerja menimbulkan pembengkakan angka pengangguran. Inilah jawaban kenapa jurang kemiskinan yang menelan kebanyakan rakyat Indonesia serasa kian menganga.

Memang telah banyak usaha dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut. Namun dalam konteks ini, perlulah kiranya merefleksikan bagaimana memainkan peranan zakat sebagai salah satu media dalam rangka pengentasan kemiskinan tadi.

Reorientasi Paradigma Pembagian Zakat

SEJAUH pengamatan penulis, pihak penerima zakat, yang telah disebut dalam al-Qur’an, yang layak dimasukkan dalam skala prioritas adalah tiga golongan, yaitu faqir, miskin dan sabilillah—tentu saja, sekali lagi, dengan tidak menafikan keberadaan golongan yang lain. Dalam Syarah Kasyifah as-Sija dijelaskan bahwa yang termasuk dalam kategori miskin adalah orang yang memiliki harta (tidak termasuk tempat tinggal dan pakaian) dan atau pekerjaan tetap, namun hanya bisa memenuhi setengah atau lebih dari kebutuhan pokoknya. Sementara yang tergolong faqir adalah orang yang kepemilikan harta dan pekerjaannya sebagaimana terdefinisikan dalam golongan miskin, dan atau malah tidak memiliki sama sekali, di mana hal itu hanya mencukupi kurang dari setengah kebutuhannya.

Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan jika kebutuhan pokok dinominalkan dengan 100 ribu rupiah, maka golongan miskin adalah yang penghasilannya  berkisar antara 50 ribu hingga 90 ribu, atau tidak mencapai 100 ribu. Sedangkan golongan faqir adalah mereka yang penghasilannya kurang dari 50 ribu.

Adapun sabilillah termasuk di dalamnya adalah pembangunan atau perbaikan sarana-sarana sosial dan keagamaan yang manfaatnya benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Yang termasuk sabilillah dapat dicontohkan dengan pembangunan sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan sejenisnya, perbaikan masjid berikut sarana pendidikan keagamaan umpamanya pelengkapan fasilitas taman pendidikan al-Qur’an TPA), pengadaan perpustakaan (masjid), dan sebagainya.

Bahwa ghalibnya selama ini pembagian zakat  diwujudkan dalam bentuk benda yang dizakatkan. Dalam hal ini benda tersebut, dalam pengertian Syafi’ian, berupa makanan pokok yang dikonsumsi oleh suatu masyakarat. Pendapat Syafi’i ketika itu menerjemahkannya dengan gandum. Hal ini bisa dimengerti lantaran Syafi’i hidup dalam masa di mana mata pencarian yang mengemuka adalah pertanian.

Dalam perkembangannya, di Indonesia makanan pokok yang dikeluarkan untuk zakat dimanisfetasikan dalam bentuk beras dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam fiqh. Mengikuti hipotesa di atas, zakat dibagikan dalam bentuk utuh beras. Jadi ada kesan bahwa zakat adalah perputaran beras dari pembayar zakat (muzakki) kepada penerima zakat (mustahiq) an sich. Padahal, hemat penulis, tidak semua penerima zakat, dalam konteks ini adalah faqir dan miskin, betul-betul membutuhkan beras, apalagi jika dikaitkan dengan kebutuhan menjelang lebaran. Pada ruang inilah persoalan bisa dimunculkan.

Tak bisa dipungkiri, penerima zakat masih membutuhkan beras sebagai tambahan pendulang terpenuhinya kebutuhan konsumsi pokok sehari-hari. Tetapi mendekati lebaran, ada kebutuhan lain yang disebabkan konstruksi budaya masyarakat kita mendesak untuk segera dipenuhi. Budaya masyarakat kita adalah kecenderungan membeli sesuatu (yang baru), termasuk di antaranya adalah pakaian dan makanan, misalnya, sebagai persiapan menghadapi lebaran. Dan untuk mencapainya, yang diperlukan adalah uang.

Karenanya, jika zakat dibagikan dalam bentuk beras saja, maka ada kebutuhan yang tidak bisa terpenuhi secara maksimal. Apalagi jika faktor enggan, risih dan malu untuk menukar beras dengan nilai sejumlah uang masih menebal dalam kesadaran pihak penerima zakat.

Oleh sebab itu, yang penting diperhatikan oleh panitia pengelola zakat adalah bagaimana mengupayakan tercapainya dua kebutuhan, yakni kebutuhan makanan pokok (beras) dan uang, sekaligus dalam waktu bersamaan. Cara yang bisa ditempuh adalah dengan menguangkan separuh bagian beras yang telah ditentukan pembagiannya. Tetapi, pembagian itu sendiri harus ditentukan terlebih dahulu dengan mempertimbangkan konsep keadilan.

Lebih rincinya, pembagian zakat harus dititikberatkan pada hitungan per-individu. Umpamanya, terdapat dua golongan (keluarga) miskin, keluarga pertama beranggotakian suami, istri dan seorang anak sedangkan keluarga kedua terdiri dari suami, istri dan tiga orang anak, maka pembagian zakat menurut konsep keadilan mesti didasarkan pada jumlah anggota keluarga. Ini patut diperhatikan sebab tanggungan dan kebutuhan kedua keluarga tersebut berbeda.

Dari zakat yang telah terkumpul, disepakati oleh panitia pengelola zakat dengan membagikan per-individu sebanyak 10 kg beras, contohnya, maka keluarga pertama memperoleh 30 kg  beras, dan keluarga kedua 50 kg beras. Nah, untuk mencapai dua kebutuhan sebagaimana tersebut di muka sekaligus, separuh jumlah beras boleh diuangkan. Jadinya, keluarga pertama menerima 5 kg beras berikut uang yang senilai dengan itu. Sementara keluarga kedua menerima 25 kg beras dan uang senilai 25 kg juga.

Dengan demikian, zakat bisa dimanfaatkan secara maksimal. Pada konteks  yang lebih lebar, pemanfaatan zakat dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan nyata yang mengarah  pada peningkatan kesejahteraan dan pembebasan diri dari kemiskinan. Untuk itu dapat diupayakan dengan, misalnya, memberi modal kerja sesuai dengan keahlian penerima zakat. Pada gilirannya, mereka yang kali ini tercatat sebagai penerima zakat kelak sudah berubah sebagai pembayar zakat. Wallahu A’lam. [*]

*) Saiful Amin Ghofur, Peneliti Pusat Studi Islam (PSI) UII Yogyakarta.

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s