Membumikan Gerakan Adil Gender

BILA kita membuka lembaran sejarah, segera akan ditemukan sederet catatan buram tentang eksistensi perempuan. Setumpuk atribut yang bernada negatif disematkan pada perempuan: dianggap makhluk pelengkap, manusia kelas dua, memiliki akal pikiran setengah dari rasio laki-laki, dan sebagainya. Bahkan, acapkali hak, kewajiban, serta keberadaannya bergantung sepenuhnya dan ditentukan oleh laki-laki. Hal ini sekaligus menjadi indikasi bahwa penindasan dan kekerasan terhadap perempuan telah terjadi sejak berabad-abad silam dan terus berlangsung dalam beragam bentuknya hingga sekarang.

Sekadar menyegarkan ingatan, di era Yunani Kuno perempuan diperlakukan sebagai makhluk tahanan yang bisa diperjualbelikan. Tak sebatas itu, perempuan dianiaya sampai dibunuh pun adalah hal yang biasa. Demikian halnya perempuan di masa Hindu sekitar abad ke-7 M. Perempuan diperlakukan sebagai sesajen bagi para dewa. Dan, hak hidupnya bergantung sepenuhnya pada suami. Jika suaminya meninggal, maka ia pun turut dibakar dalam kondisi hidup-hidup berbarengan dengan saat pembakaran jenazah suaminya. Perlakuan menyedihkan juga dialami perempuan dalam tradisi Nasrani. Perempuan dianggap tidak memiliki ruh suci, bahkan dikonotasikan bahwa penciptaan perempuan semata-mata untuk melayani laki-laki.

Ketertindasan perempuan yang tak kalah mengerikan juga ditemui dalam peradaban jahiliyah. Di tengah peradaban bobrok yang selalu memuja materi sebagai status sosial, keberadaan perempuan nyaris tidak dipandang kecuali sebatas barang yang nista. Bahkan, bayi yang fitrah pun dihalalkan darahnya hanya gara-gara terlahir berjenis kelamin perempuan. Jika tidak, bayi perempuan itu bakal dikubur hidup-hidup tanpa diberi kesempatan untuk menikmati karunia hidup di dunia. Dengan kata lain, bayi laki-laki adalah lambang kebanggaan. Sebaliknya, bayi perempuan merupakan aib yang tak terperikan.

Begitulah, serangkum fakta pilu tentang kekerasan dan penindasan terhadap perempuan yang terus berjejalin dalam kehidupan. Maka, masyarakat dunia pun menginsyafi hal itu dan memberi perhatian yang cukup serius. Setidaknya, dimulai pada tahun 1975 PBB menyelenggarakan konferensi dunia pertama tentang perempuan di Meksiko. Karena itu, tahun 1975 dicanangkan Majelis Umum PBB sebagai Tahun Perempuan Internasional.

Kemudian pada tahun 1979, Majelis Umum PBB mengadakan konferensi dengan tema “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination  Againts Woment”. Dari konferensi ini disepakati 30 pasal yang  bertujuan untuk menghapus semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Pada tahun 1990, ECOSOC telah menghasilkan Resolusi 1990/15 (tanggal 24 Mei 1990) yang menyatakan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga dan masyarakat merupakan perilaku yang merambah semua kelompok penghasilan, kelas, dan kebudayaan sehingga perlu segera diambil langkah-langkah efektif untuk menghapuskan kekerasan seperti ini.

Dalam konteks demikian, hasil riset Pusat Studi Islam UII selama tiga warsa (2006-2009) ini memiliki kontribusi yang sangat penting bagi penguatan gerakan adil gender di Indonesia. Bukan semata-mata meniupkan wacana adil gender, tetapi telah jauh menyusuri kehidupan sosial masyarakat yang multikultural dan multireligius. Setidaknya, tampak dari senarai analisis sikap adil gender dari perspektif Budhis, Hindu, Katolik, dan Islam (hal. 8-31) sekaligus pengalaman mengaji adil gender bersama kelompok masyarakat multireligius yang tersebar di kawasan Yogyakarta (hal. 223-236).

Eksistensi perempuan Indonesia sejatinya dilindungi UU RI No. 17 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Namun pada kenyataannya, dominasi kultur patriarkis masih kuat berurat-akar di masyarakat, sehingga ketimpangan gender pun serupa klise peristiwa yang terus di putar di alam nyata. Maka, tak heran bila laporan PBB pada tahun 2008 menyatakan bahwa Indonesia rugi US$ 2,4 juta  per tahun akibat ketimpangan gender.

Implikasi laporan PBB tersebut kian mengemuka tatkala menilik fakta bahwa di tingkat dunia, Human Development Index (HDI) mengurut Indonesia pada pada posisi 81 dari 277 negara. Hal itu disebabkan, dari 1,3 juta penduduk miskin Indonesia, 70 persen adalah perempuan. Faktor lain yang mempengaruhinya adalah tingkat buta huruf perempuan yang mencapai 65 persen dari 90 juta penduduk Indonesia yang buta huruf. Betapa tidak, akses perempuan masuk di dunia pendidikan masih rendah. Bahkan, dua per tiga penduduk dunia yang buta huruf adalah dari kalangan perempuan.

Jelaslah, rendahnya tingkat pendidikan perempuan bisa membuka lebar-lebar pintu ketimpangan gender, termasuk kekerasan dalam beragam bentuknya yang dialami perempuan. Data kekerasan yang dikumpulkan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dari 303 LSM yang ada di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan kian meningkat. Pada tahun 2001 tercatat 3.169 kasus. Pada tahun 2002 meningkat menjadi 5.163 kasus. Pada tahun 2003 meningkat menjadi 5.934 kasus. Pada tahun 2004 meningkat menjadi 6.232 kasus. Pada tahun 2005 kembali meningkat menjadi 6.553 kasus.

Diyakini bahwa jumlah sesungguhnya jauh lebih banyak, sebab data tersebut hanya mengandalkan pada laporan, sementara sangat banyak faktor yang membuat perempuan tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya. Mulai dari faktor budaya yang tidak mendukung, kurangnya pemahaman perempuan akan definisi kekerasan, kurangnya perlindungan hukum hingga kurangnya informasi tentang institusi di mana ia dapat melapor bila mengalami kekerasan.

Karena itu, dalam buku ini disertakan pula desain kurikulum “living with gender equality in family” dalam proses pendidikan pada jalur nonformal. Fokus kurikulum ini menitikberatkan sikap berkeadilan dan berkesetaraan gender, terutama dalam dinamika kehidupan masyarakat multireligius (hal. 182-298).

Sebagai sebuah hasil riset, buku ini tentu saja telah teruji kesahihannya. Meski area penelitian sebatas kawasan Yogyakarta, namun substansi gerakan adil gender yang diusung buku ini patut digandakan di daerah lain. Sudah saatnya menempatkan perempuan pada posisi yang sejajar dengan lelaki, sebagai mitra yang saling mengisi dalam kehidupan. Inilah pesan moral yang dipindai buku ini. []

Judul Buku: Bersikap Adil Jender: Manifesto Keberagamaan Keluarga Jogja
Penulis: Yusdani, dkk
Penerbit: PSI UII – CORCAID, Yogyakarta
Cetakan: I, Desember 2009
Tebal: xxvi + 454 halaman

*) Saiful Amin Ghofur, Redaktur Jurnal Millah MSI UII Yogyakarta

1 Comment

  1. nice templates


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s