Mimpi Buku Murah

INGATAN saya terantuk kenangan beberapa tahun silam ketika mengunjungi sebuah toko (yang terkenal mahal) di Surabaya. Malam itu gerimis turun tipis. Bersama seorang teman saya menyusuri rak-rak buku. Tiba-tiba mata saya tersangkut pada 90 Menit Bersama Machiavelli. Bukunya ramping, kira-kira 90-an halaman. Tapi harganya minta ampun. Di bandrol tertera angka 28 ribu. Gila! Secepat kilat buku itu saya sikat—meski karenanya saya harus bermandikan keringat.

Perasaan berdosa, kecewa, dan senang teraduk-aduk jadi satu. Berdosa dan kecewa karena saya telah menjadi pencuri: sebuah perbuatan laknat yang dipesankan guru ngaji saya dulu agar dijauhi. Saya teringat ketika Chairil Anwar bersama Asrul Sani mencuri Zarathustra-nya Nietzsche, meski kemudian yang terambil adalah Injil-nya Yesus. Saya pun tersenyum. Getir. Ternyata dari zaman Chairil Anwar hingga sekarang harga buku tetap saja mahal. Padahal, Bung Karno dulu sempat memberi mandat Priyono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ketika itu, untuk menerbitkan buku murah bagi masyarakat.

Barangkali mandat Bung Karno puluhan tahun silam itu tak lama lagi bakal terjadi. Pasalnya, saat ini pemerintah dan Komisi X DPR tengah membahas RUU Perbukuan yang (semoga!) tak lama lagi akan direalisasikan. Tentu saja hal ini akan menjadikan khazanah industri perbukuan kita lebih bergairah. Dengan RUU Perbukuan ini, harga buku nantinya diharapkan jauh lebih murah ketimbang sekarang. Harga yang terjangkau akan berkorelasi positif dengan meningkatnya minat baca masyarakat kita. Dan berdasar kalkulasi taktis, buku murah juga akan menyusutkan jumlah para pencuri buku.

Memang, kita tak menyangkal bahwa ketakterbelian buku bukanlah satu-satunya indikator rendahnya minat baca masyarakat kita. Namun harus diakui bahwa faktor ketakterbelian buku menyumbang alasan dominan dari terpuruknya minat baca itu. Indikasinya cukup jelas bila menilik jumlah surat kabar yang dibaca masyarakat kita. Idealnya satu surat kabar dibaca 10 orang. Tapi di negara kita, satu surat kabar dibaca 45 orang. Padahal di Filipina dan Sri Lanka saja, secara berurutan satu surat kabar berbanding 30 dan 38 orang (Media Indonesia, 28/8/06).

Sebagai langkah kuratif, dalam RUU Perbukuan itu akan digagas kemungkinan pembelian Hak Cipta (copy right) penulis buku oleh pemerintah. Lalu naskah akan dimasukkan situs web. Di situs inilah semua orang tanpa terkecuali dapat mengambil naskah, tanpa perlu repot-repot membeli ke toko buku. Sebuah terobosan yang fantastis! Namun keraguan pun menggelayut mengingat sebagian kecil saja masyarakat kita yang melek internet. Alih-alih begitu, masyarakat yang belum melek huruf saja jumlahnya membengkak.

Berdasarkan laporan United Nations Development Progamme (UNDP) 2005, dalam Human Development Report (HDP) 2005 angka melek huruf masyarakat kita, yakni 87,9% meski berhasil naik 8,4% tapi masih kalah dari negara Asia Tenggara lainnya: Thailand dan Filipina (92,6%), Singapura (92,5%), Vietnam (90,3%), Myanmar (89,7%), dan Malaysia (88,7%). Belum lagi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada di urutan ke-110 dari 177 negara di dunia yang dievaluasi.

Ini artinya, niatan memasang naskah di situs web perlu dikaji lagi secara mendalam. Sebab tujuan pokok sebenarnya bukan semata-mata menjadikan harga buku murah, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keterbacaan masyarakat kita. Bila tidak, jauhlah panggang dari api. Menggantang asap, semua sia-sia dan justru hanya akan menguras energi. Lagipula, tidak tertutup kemungkinan ada oknum yang memanfaatkan celah dengan mencetak buku itu dan melemparnya ke pasar.

Untuk menekan harga buku lebih murah sebetulnya banyak alternatif yang perlu dilirik. Seperti pembebasan pajak pengetahuan (free tax for knowledge) yang selama ini dipungut pemerintah sebesar 10 persen dari setiap buku yang terbit. Termasuk dalam pembebasan pajak pengetahuan ini adalah peralatan produksi buku, terutama kertas. Pemerintah seharusnya meniru India yang bersedia memproduksi kertas khusus yang ringan dan murah untuk pengadaan buku. Namun sayangnya, tradisi India dilirik sebatas tarian gemulai yang diimpor dari film-film India yang menjadi menu keseharian masyarakat kita.

Karena kebijakan tersebut, India kini menjelma sebagai raksasa industri perbukuan yang telah merambah pasar dunia. Iklim perbukuan tumbuh sangat dinamis di sana. Sehingga tak mengherankan jika India juga memiliki banyak penulis kelas kakap seperti Rabindranath Tagore  (orang pertama yang menerima Nobel sastra tahun 1913),  Amartya Sen (penerima The Bank of Sweden Prize in Economic Science tahun 1998), Vandana Shiva (peraih Right Livelihood Award), Arundhati Roy (pemenang Booker Prize tahun 1997), Gayatri Spivak, dan Urvashi Butalia, yang dianggap telah ikut andil dalam mengubah dunia dari pelbagai dimensi pengetahuan.

India juga memiliki program pembelian Hak Cipta. Karena itu, India mengalokasikan dana besar guna membeli Hak Cipta naskah-naskah bermutu, termasuk naskah asing untuk diterjemahkan ke dalam bahasa ibunya. Jelas sekali India benar-benar sadar akan kewajiban menyediakan buku murah yang bemutu untuk mencerdaskan rakyatnya.

Jika proses natural ini tak kunjung diindahkan pemerintah, saya khawatir RUU Perbukuan hanyalah kedok untuk ngobyek membuat proyek. Dan ketersediaan buku murah akan tetap sebatas mimpi seperti mimpi Wiji Thukul dalam penggalan puisinya: o aku menganga… uang sepuluh ribu di sakuku/ di sini hanya dapat 2 buku/ untuk keluargaku cukup buat makan seminggu. Entah kapan realisasinya. @

*) Saiful Amin Ghofur, Kerani Taman Bacaan Matahati Krapyak Yogyakarta.

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s